+86-21-58386256
dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagi urusan pemerintah pusat. Semangat otonomi daerah terlihat dalam regulasi pertambangan saat berlakunya UU No 4 Tahun 2009. Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diberi
Dalam pendelegasian ini, regulasi-regulasi yang berada di atasnya akan tetap berjalan seperti semula," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, pada Konferensi Pers terkait Perpres Nomor 15 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022, secara virtual, Senin (18/4). Ridwan menegaskan …
Selain itu aplikasi ini digunakan untuk mengelola data iuran dan royalti PNBP dari penjualan mineral dan batubara. ... yakni dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dasar hukum yang kedua …
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. ...
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat" dapat diselesaikan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam skripsi ini akan membahas mengenai pengalihan kewenangan
Cadangan Mineral dan Batubara. ... produksi batubara sebesar 550 juta ton adalah 340 juta ton berasal dari perusahan peegang PKP2B dan IUP kewenangan Pemerintah Pusat dan 210 juta ton berasal dari IUP pemerintah daerah. Untuk rencana DMO batubara tahun 2020, kebutuhan batubara dalam negeri direncanakan sebesar 155 …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ...
Athika Rahma, MNC Portal · Senin 18 April 2022 11:01 WIB. Izin usaha minerba dikembalikan ke daerah. (Foto: Okezone) A A A. JAKARTA - Pemerintah mengembalikan wewenang pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dari pusat ke daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 …
PERTAMA, Pengalihan kewenangan izin dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, menurunkan level partisipasi masyarakat. Pada UU No. 4 Tahun 2009 yang telah dihapus dan digantikan dengan UU Minerba yang baru ini, Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik …
yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan …
Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat …
Perpres No. 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis beberapa waktu lalu menyebutkan, hingga kuartal III 2022 terdapat lebih dari 2.700 lokasi (PETI) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.600-an lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi merupakan tambang batu bara. Kondisi tersebut merugikan …
ayat (1) huruf c disebutkan bahwa pemerintah daerah juga mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil berupa hasil sumber daya alam. Lebih lanjut, dalam Pasal 289 ayat (4) huruf b, c, dan d disebutkan bahwa dana
6.1. Strategi pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral batuan Pemerintah Kabupaten Kudus. Pengelolaan pertambangan mineral batuan yang terkait pengorganisasian dalam tingkat Pemerintah Daerah dibagi menjadi empat yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Dinas BPESDM sebagai Dinas Teknis,
5 C. Penggolongan Komoditas Pertambangan Komoditas pertambangan dikelompokkan menjadi dalam 5 golongan, yaitu: 1. Mineral radioaktif, antara lain: …
2Azmi Fendri,Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara,PTRaja grafindo, Jakarta,2016,Hlm 173. ... pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk 13Ibid hlm 103. 14CST ...
Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan …
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai …
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan/atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota. Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada …
Kalimantan menyimpan 62,1 persen dari total potensi cadangan dan sumber daya batu bara sehingga disebut sebagai daerah penghasil …
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari pemerintah daerah. Namun, keterlibatan pemerintah daerah dalam konteks penguasaan atas sumber
Mengenai regulasi, Ombudsman RI menilai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15.K/HK.02/ MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penertiban dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan cenderung diskriminatif. ... "Ada problem pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah …
Ferdy menuturkan langkah pemerintah yang memberikan sebagian besar wewenang perizinan pertambangan kepada pemerintah daerah bakal memperpanjang praktik perusakan lingkungan pada rezim undang-undang yang lama sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.3/2020 tentang Perubahan UU No.4/2009 tentang …
Dalam kesempatan ini Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara, Lana Saria menyampaikan materi terkait permasalahan pertambangan tanpa ijin, di Indonesia, khusunya di Jawa tengah, dimana masih terdapat 79 titik lokasi kegiatan PETI di Provinsi Jawa tengah. Lana menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan …
Ini Detailnya. Jakarta -. Masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu dari pajak tersebut adalah pajak daerah. Ada berbagai jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah. Mari memahami apa itu pajak daerah yang dikutip dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan:
dibutuhkan pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai aspek, salah satunya adalah pajak. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah terakhir dengan ... penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Kabupaten yang
Sejak adanya PP 96/2021 kewenangan perizinan usaha pertambangan terbaru diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. 5 Golongan …